Fadli Zon Minta Pemerintah Berikan Perhatian kepada Tenaga Honorer
By Admin
Foto: Dokumentasi Humas DPR
nusakini.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja. Pasalnya, selama ini, tidak ada kejelasan status kepegawaiannya. Perhatian itu bisa berupa apresiasi agar para tenaga honorer diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Mereka menginginkan adanya kejelasan status, pengangkatan dari tenaga honorer yang sudah bekerja cukup lama. Kita perjuangkan agar ada keadilan,” kata Fadli, usai menerima perwakilan Forum Tenaga Inseminator Indonesia, Tenaga Harian Lepas (THL) Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, dan Penyelia Mitra Tani, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/02/2017).
Seperti dilansir dari situs drp.go.id, Fadli menambahkan, para tenaga honorer di bidang pertanian ini merupakan bagian yang penting dari kedaulatan dan ketahanan pangan. Sehingga ia berharap, mereka dapat diangkat menjadi ASN di tempatnya bekerja, dan sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan Pemerintah.
Politisi F-Gerindra itu pun memastikan, DPR yang saat ini sedang merevisi Rancangan Undang-undang ASN, memiliki semangat untuk mengapresiasi tenaga-tenaga honorer.
“Saya kira semangat dari revisi RUU ASN itu kita ingin tenaga honorer yang selama ini bekerja, namun kurang mendapat perhatian dari sisi materi maupun non materi, itu mendapat penghargaan dan apresiasi yang sepadan,” imbuh Fadli.
Fadli menilai, pengangkatan tenaga honorer itu tidak akan memberatkan keuangan negara. Apalagi negara juga membutuhkan tenaga mereka dalam rangka kedaulatan dan ketahanan pangan.
“Ya itu kan relatif. Mereka juga bagian dari yang diperlukan. Jadi saya kira ini bukan membebani dengan menjadikan kejelasan status mereka. Dan memang kita membutuhkan kemampuan mereka di bidang masing-masing,” yakin politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Sebelumnya, Ketua Forum Tenaga Inseminator Indonesia, Asep Kurniawan mengatakan, saat ini jumlah inseminator di seluruh Indonesia lebih dari 5.000 orang. Terkait harapan untuk diangkat menjadi pegawai ASN, pihaknya pun sudah menemui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan telah melaksanakan RDPU dengan Komisi IV DPR.
Asep menjelaskan, Pemerintah memiliki tujuan dalam ketahanan pangan mandiri, yang merupakan program Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo. Ketahanan pangan mandiri, menurutnya harus disegerakan.
“Harapan kami, profesi yang telah berjalan dan eksis dari sebelum adanya program ketahanan pangan, ada apresiasi dari Pemerintah untuk petugas di lapangan. Apresiasi itu berupa pengangangkatan menjadi ASN,” harap Asep.
Sementara itu, tenaga honorer untuk Penyelia Mitra Tani, kontrak tidak diperpanjang lagi pada tahun 2017 ini. Padahal, sebelumnya kontrak telah dilakukan dari tahun 2008 sampai tahun 2016. Kementerian Pertanian pun sebelumnya sepakat tidak memutus kontrak. Tenaga Harian Lepas (THL) Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) kini berjumlah lebih dari seribu orang. (p/mk)